Dispute of Obligation Between the User Companies of Labor Subcontracting - Outsourcing  Using a Socio-Cultural Approach

Moh Muniri; Marifah Marifah

doi:10.59890/ijarss.v3i2.325

Authors

Moh Muniri Asmi Citra Nusantara
Marifah Marifah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, South Kalimantan

DOI:

https://doi.org/10.59890/ijarss.v3i2.325

Keywords:

Disputes, Companies, Labour, Outsourcing, Socio-Cultural

Abstract

Labor Outsourcing is temporary labor of a business technique in which organizations delegate certain operations or duties to third parties (labor service providers) in order to improve operational efficiency and effectiveness. The outsourcing employment relationship involves three parties: the user company, the labor supply company, and the outsourced workers. In actuality, industrial relations problems frequently arise between outsourced workers and the user firm. Industrial disputes between the user company and the outsourced workers are common as a result of unclear obligations between the labor service provider company. The termination of employment by the labor service provider company does not immediately terminate the employment relationship with the outsourced workers.

The purpose of this research is to examine the role of labor social communities, trade unions, and other social groups in dispute resolution, as well as to develop community/union mechanisms that promote peaceful and long-term conflict resolution. The Statute, Conceptual, and Case approaches were used.

The results of this study on the resolution of disputes between labor unions and employers using a Socio-Cultural Approach as an alternative to seek solutions by involving traditional community leaders and/or religious figures appointed by the parties as mediators, with a resolution mechanism based on local wisdom to achieve a fair agreement for both parties.

References

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat dan pemutusan hubungan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

Surat edaran menteri Tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor : SE.04/MEN/VII/2013 Tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan sebagian Pelaksana Pekerjaan kepada Perusahaan lain.

Budi Sutrisno Salim, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2008.

H.M. Laica Marzuki 1996, Aspek Hukum Administrasi dari Perseroan ( menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 ) dalam majalah hukum dan pembangunan No.3 tahun XXVI,juli 1996

Purwahid Patrik Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang ) Bandung ; Mandar Maju 1994

Prayoga D.,Ayudha, dkk (editor).. Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia. Jakarta : Proyek Elips bekerja sama dengan Partnership for Business Competition, 2000

Rai Mantili, Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui COMBINED PROCESS (MED-ARBITRASE), jurnal.fh.unpad.ac.id

Edwin Neil Tinangon, dkk. Negosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. journal.umpo.ac.id

Imam Budi Santoso, Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Cerminan Asas Keseimbangan, ejournal.undip.ac.id